Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen

Akuntansi dalam bisnis dan dinamika perusahaan, mempunyai peran yang sangat penting terutama untuk memberikan informasi keuangan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Berbagai macam kepentingan, keputusan, dan penggunaan informasi keuangan dalam perusahaan menyebabkan berkembangnya ilmu Akuntansi, informasi keuangan yang dihasilkan bukan hanya terbatas pada penyediaan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen saja, namun sebagai alat pendukung pengambilan keputusan di masa datang, peramalan laba, hingga akuisisi dan merger. Meskipun perkembangan Akuntansi sebagai disiplin ilmu begitu luas namun secara garis besar Akuntansi dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen. Kedua tipe tersebut muncul karena dinamika perusahaan yang bertemu dengan disiplin ilmu Akuntansi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi keuangan yang berbeda. Pengambil keputusan yang berbeda, memerlukan informasi keuangan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan pokok antara Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen terletak pada:

1.    Pemakai Laporan Akuntansi dan tujuan mereka

2.    Lingkup Informasi

3.    Fokus Informasi

4.    Rentang Waktu

5.    Kriteria bagi informasi Akuntansi

6.    Sifat informasi

Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi keuangan bagi pemakai di luar perusahaan, contohnya seperti pemegang saham, kreditor, analis keuangan, karyawan, instansi pemerintah dan lainnya. Sementara itu, tujuan masing-masing pemakai laporan keuangan dari pihak luar perusahaan adalah bentuk hubungan atau kerjasama yang akan mereka ambil di masa depan dengan perusahaan penerbit laporan keuangan, singkatnya para pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan tidak bertujuan untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan, namun lebih pada untukmengambil keputusan jenis dan sifat hubungan seperti apa yang akan di lakukan dengan perusahaan penerbit laporan keuangan di masa yang akan datang.

Untuk lingkup informasi, pada laporan Akuntansi Keuangan umumnya menyajikan informasi keuangan tentang perusahaan secara keseluruhan. Neraca (laporan posisi keuangan) yang menyajikan aset, kewajiban (liabilitas), dan modal perusahaan secara keseluruhan, ataupun laporan Rugi-Laba (laporan laba-rugi komprehensif) yang menyajikan hasil kegiatan dari perusahaan secara keseluruhan. Karena tujuan laporan keuangan untuk pemakai dari luar perusahaan, maka informasi yang ada dalam laporan keuangan lebih berbentuk ringkasan(summary) dan menggambarkan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini sangat penting untuk pengguna laporan keuangan yang berasal dari luar perusahaan sebagai perluasan dari informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan.

Ditinjau dari fokus informasi, Akuntansi Keuangan berfokus pada informasi masa lalu(historical). Akuntansi Keuangan menggambarkan suatu bentuk pertanggungjawaban dana yang sebelumnya dipercayakan oleh para penyedia dana dari pihak luar perusahaan kepada manajemen perusahaan.

Dari segi rentang waktu, Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan yang kurang fleksibel dan hanya mencakup jangka waktu tertentu, seperti misalnya periode satu tahun (annual), periode setengah tahun (interim), periode satu kuartal, atau periode satu bulan.

Untuk kriteria bagi informasi Akuntansi Keuangan, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim atau berterima secara umum. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hasil dari perumusan organisasi yang berwenang seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Badan Pengawas  Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai hasil dari tuntutan pemakai laporan keuangan yang berasal dari pihak luar perusahaan. Pemakai laporan keuangan dari pihak luar perusahaan tidak mempunyai pengetahuan langsung tentang praktik dalam perusahaan, laporan keuangan merupakan satu-satunya media komunikasi antara pihak luar dengan manajemen, karena itu laporan keuangan dari Akuntansi keuangan memerlukan suatu standarisasi bentuk laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan dari pihak luar dapat membandingkan berbagai laporan keuangan dari beberapa perusahaan yang berbeda sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan yang akan diambil dengan perusahaan di masa datang.

Sifat informasi dari Akuntansi Keuangan memerlukan tingkat ketepatan yang tinggi, objektif, dapat diuji kebenarannya, dan juga akurat, karena para pemakainya adalah pihak-pihak dari luar perusahaan yang menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan tingkat ketepatan tersebut perusahaan terkadang menggunakan jasa dari pihak ketiga yang bebas dari kepentingan apapun untuk memberikan pendapat tentang laporan keuangan perusahaan, yaitu auditor.

Akuntansi Manajemen

Berbeda dengan Akuntansi Keuangan yang mempunyai fokus laporan pertanggungjawaban dan ringkasan kondisi perusahaan kepada pihak luar perusahaan, laporan keuangan atau hasil olah informasi dari Akuntansi Manajemen mempunyai fokus menyediakan informasi keuangan bagi keperluan pihak internal perusahaan atau manajemen. Akuntansi Manajemen berhubungan dengan informasi mengenai perusahaan untuk memberikan manfaat bagi para pemakai laporan keuangan yang berada dalam perusahaan (manajemen) sebagai bahan pertimbangan yang mendukung dalam pengambilan keputusan.

Lingkup informasi pada Akuntansi Manajemen cenderung lebih sempit, tidak lagi berfokus pada perusahaan sebagai satu entitas melainkan lebih detil karena lingkup informasi bertujuan untuk melaporkan bagian-bagian tertentu dari perusahaan, seperti bagian produksi, bagian pemasaran dan lainnya. Namun kompleksitas lingkup informasi keuangan yang dihasilkan oleh Akuntansi Manajemen ini nantinya akan sejalan dengan tingkat-tingkat manajemen yang terlibat dalam membuat keputusan.

Dalam fokus informasi, Akuntansi Manajemen cenderung berorientasi pada masa yang akan datang, karena pengambilan keputusan selalu menyangkut tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang, namun untuk sumber informasi yang akan diolah bisa bervariasi, mulai dari biaya-biaya di masa lalu(historical cost), biaya sekarang (current cost) atau biaya masa datang (future cost).

Untuk Rentang waktu, Akuntansi Manajemen menyediakan rentang waktu yang jauh lebih fleksibel dibandingkan Akuntansi Keuangan, hal ini terjadi karena tuntutan dari manajemen perusahaan yang harus membuat keputusan-keputusan penting dalam waktu yang relatif singkat dan cepat, baik yang bersifat terstruktur, semi-terstruktur, hingga tidak terstruktur. Rentang waktu yang diberikan bisa berupa harian, mingguan, bulanan, atau bahkan hingga periode 10 tahun.

Kriteria bagi informasi Akuntansi Manajemen tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, selama itu memberi manfaat bagi pihak manajemen perusahaan, baik itu dalam hal pengukuran, ataupun perhitungan. Dalam Akuntansi manajemen, praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dan bermanfaat pada suatu perusahaan kebanyakan akan ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain yang kemudian akan menyebar luas dalam dunia industri. Selain itu, pada Akuntansi Manajemen tidak ada organisasi ataupun undang-undang yang mengatur praktik-praktiknya, selama itu bermanfaat untuk manajemen perusahaan maka perusahaan akan terus menggunakan praktik-praktik tersebut.

Akuntansi Manajemen menghasilkan informasi yang akan membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan, baik untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan dalam perusahaan selalu menyangkut masa yang akan datang. Maka dari itu Akuntansi Manajemen tidak hanya mengandalkan satu disiplin ilmu saja yaitu akuntansi, namun juga mengambil disiplin ilmu dari manajemen untuk mengatasi dan mengatur sumber daya dan waktu perusahaan, selain itu Akuntansi Manajemen juga menggunakan disiplin ilmu psikologi sosial ketika melakukan estimasi, perkiraan dan peramalan untuk penjualan produk, pengendalian sumber daya manusia. Akuntansi Manajemen sering mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan dan bersifat taksiran karena pengambilan keputusan selalu menyangkut tentang masa yang akan datang.

Perbedaan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen

Perbedaan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen?

 > SIA mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi keuangan, lebih kepada keuangan , pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern.
> SIA yang efektif bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun.
> SIA tersebut menyediakan beberapa informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan atas masalah-masalah yang lain.

>  SIA mencakup pengendalian untuk memasiktikan keamanan dan ketersediaan data organisasi.
>  SIA merupakan bagian dari SIM.

Sedangkan SIM

>  SIM mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan semua tipe informasi.
>  SIM berbasis computer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa.
>  SIM Sub-unitnya didasarkan area fungsional dan tingkatan manajemen

Peran Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Masyarakat dipandang sebagai modal dasar pembangunan, yang apabila kita kemabangkan  maka akan besar sumbangannya terhadap pembanguna. Keterlibatannya dalam melaksanakan kebijaksanaan pendidikan adalah manivestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam kebijaksanaan pendidikan.

Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dna organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan mutu pelayanan pendidikan. Selain itu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil.

Peran serta masyarakat dapat berbentuk:

a. Pendirian dan penyelenggaraan satuanpendidikan pada jalur pendidikan sekolah.

b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenafga kependidikan untuk membantu melaksanaan pengajaran, bimbingan atau pelatihan peserta didik.

c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelakanaan kegiatan belajar mengajar, penelitian atau pengembangan.

d. Pengadaan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan, untuk menunjang pendidikan nasional.

e. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa dan bentuk lainnya untuk melaksanakn kegiatan belajar mengajar.

f. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

g. Pemberian kesempatan untuk magang atau latihan kerja.

h. Pemberian antuan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional.

i. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan penyelenggaran pengembangan pendidikan.

j. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

k. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan di luar negeri.

Bagi sekolah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah kenyataan objektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subjektif orang tua siswa. Dengan demikian partisipasi menuntut adanya pemaaman yang sama atau objektivasi dari sekolah dan orang tua dalam tujuan sekolah. Partisipasi masyarakat sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu, karena tujan murtu semakin sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubjektif (siswa, orang tua, guru) menunjukan kesenjangan pengetahuan tentang mutu.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan:

1. Kesiapan SDM secara professional.

2. Stakeholder mendukung program sekolah.

3. Menghadiri pertemuan sekolah untuk mengetahui perkembangan siswa.

4. Membentu murid belajar.

5. Mencari sumber lain/pendukung untuk memecahkan masalah pendidikan.

Belum semua masyarakat, khususnya orang tua pada sekolah menyadari bahwa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan pendidikan.

http://media.kompasiana.com/new-media/2013/11/02/peran-masyarakat-dalam-peningkatan-mutu-pendidikan-604571.html

PERAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM NEGARA RI

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.

 A.    Contoh hak warga negara
1.      Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2.      Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3.      Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
4.      Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5.      Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6.      Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7.      Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

B.     Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia

1.      Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh

2.      Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)

3.      Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya

4.      Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia

5.      Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

 C.     Peran warga negara

-  Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan   kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga negara
-  Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
-  Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional
-  Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, mela- kukan pembinaan kepada fakir miskin
-  Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar
-  Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa
-  Menciptakan kerukunan umat beragama
-  Ikut serta memajukan pendidikan nasional
-  Merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa
-  Memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll)
-  Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara
-  Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.

Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh–sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari–hari.

Pembelaan negara adalah tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia, upaya pembelaan dilandasi oleh kecintaan pada tanah tumpah darah yakni wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu pula pembelaan negara juga didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai pijakan konstitusi negara.

Wujud dari upaya bela negara adalah kesiapan dan kerelaan warganegara untuk berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Sumber : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/peran-warga-negara-sebagai-bangsa-indonesia/

PERAN WARGA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN

       Saat ini, kehidupan bangsa dan negara kita sedang dihadapkan pada berbagai masalah yang silih berganti. Baik masalah polotik maupun kemasyarakatan. Berbagau komponen pembangun negara dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Banyak sekali terjadi penyimpangan dan pelanggaran didalam pelaksanaannya. Hal ini terus terjadi, hingga akhirnya kepercayaan masyarakat sebagai warga negara ini pun luntur, pemerintah sudah dipandang sebelah mata oleh rakyat karena kinerjanya yang tidak dilandasi rasa cinta tanah air. Banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang telah merugikan negara. Pembangunan pum terhambat dan warga negara lah yang terkena imbasnya. 

       Hal ini tentu adalah masalah yang serius. Seharusnya pemerintah dan warga negaranya saling bekerjasama untuk membangun negeri, demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat selalu dikecewakan dengan kinerja pemerihtah. Lembaga-lembaga perwalikan yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat daerahnya sudah tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, hal ini tentu membuat kita sebagai warga negara kecewa dan menyebabkan timbul budaya buruk dalam masyarakat seperti main hakim sendiri, dll..

       Semestinya hal ini tidak harus terjadi, jalan untuk memperbaikinya adalah dengan cara kita harus saling bergotong-royong bersama untuk membangun negeri, perbaiki semua kesalahan yang ada demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan patuh akan hukum yang ada,. Pemerintah juga harus berbenah lagi, memperbaiki sistem dan kinerjanya agar tidak ada laghi kecurangan dan tidak ada pihak yang di kecewakan lagi. Dengan begitu barulah akan terbentuk kondisi yang saling berhubungan dan pembangunan pun akan lancar.

http://ardy07.blogspot.com/2010/11/peran-warga-negara-dalam-pembangunan.html

 PERAN WARGA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN

       Saat ini, kehidupan bangsa dan negara kita sedang dihadapkan pada berbagai masalah yang silih berganti. Baik masalah polotik maupun kemasyarakatan. Berbagau komponen pembangun negara dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Banyak sekali terjadi penyimpangan dan pelanggaran didalam pelaksanaannya. Hal ini terus terjadi, hingga akhirnya kepercayaan masyarakat sebagai warga negara ini pun luntur, pemerintah sudah dipandang sebelah mata oleh rakyat karena kinerjanya yang tidak dilandasi rasa cinta tanah air. Banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang telah merugikan negara. Pembangunan pum terhambat dan warga negara lah yang terkena imbasnya. 

       Hal ini tentu adalah masalah yang serius. Seharusnya pemerintah dan warga negaranya saling bekerjasama untuk membangun negeri, demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat selalu dikecewakan dengan kinerja pemerihtah. Lembaga-lembaga perwalikan yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat daerahnya sudah tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, hal ini tentu membuat kita sebagai warga negara kecewa dan menyebabkan timbul budaya buruk dalam masyarakat seperti main hakim sendiri, dll..

       Semestinya hal ini tidak harus terjadi, jalan untuk memperbaikinya adalah dengan cara kita harus saling bergotong-royong bersama untuk membangun negeri, perbaiki semua kesalahan yang ada demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan patuh akan hukum yang ada,. Pemerintah juga harus berbenah lagi, memperbaiki sistem dan kinerjanya agar tidak ada laghi kecurangan dan tidak ada pihak yang di kecewakan lagi. Dengan begitu barulah akan terbentuk kondisi yang saling berhubungan dan pembangunan pun akan lancar.

http://ardy07.blogspot.com/2010/11/peran-warga-negara-dalam-pembangunan.html

PERAN WARGANEGARA DALAM ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A.    Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Warga Negara, Penduduk, Warga Negara Asing

Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.  Mengenai pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli ada penafsiran bahwa orang Indonesia asli adalah golongan-golongan orang-orang yang mendiami Bumi Nusantara secaraturun temurun sejak zaman tandum.

Sedangkan yang dimaksud penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian Warga Negara Asing (WNA) dapat dinyatakan sebagai penduduk ketika bersangkutan telah bertempat tinggal selama 1 tahun berturut-turut. Secara tegas tentang diakuinya WNA sebagai penduduk negara dinyatakan dalam pasal 13 UU No. 3 Tahun 1946 “bahwa barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing”.

Bangsa adalah sekelompok manusia bersama keturunan dan budaya serta hidup bersama wilayah. Rakyat adalah orang-orang yang bernaung dibawah pemerintah tertentu. Sedangkan dalam Demokrasi Pancasila mengartikan rakyat ialah sejumlah orang yang dikuasai, diperintah, dilindungi, dipelihara, diasuh oleh penguasanya.

2. Pengertian Kewarganegaraan

1. Perspektif Ide Kewarganegaraan

Dalam perspektif ide ini dapat dipilih setidaknya menjadi enam pengertian. Pertama, kewarganegaraan sebagai konstruksi legal. Kedua, sebagai posisi netralitas. Ketiga, sebagai ketertiban dalam kehidupan komunal. Keempat, kewarganegaraan dikaitkan dengan upaya pencegahan terhadap konfil-konflik berdasarkan perbedaan kelas. Kelima, sebagai upaya pemenuhan diri. Keenam, sebagai proses “hermeneutik” yang berupa dialog dengan tradisi, hukum, dan institusi.

2. Perspektif Prinsip Warga Negara sebagai Subyek Politik

Dilihat dari prinsip ini, dikenal konsep kewarganegaraan menurut: sistem politik liberal, sistem politik yang bersifat otoriter, penekanan pentingnya hak-hak dasar, dan dialektis.

B.     Cara Memperoleh dan Kehilangan Kewarganegaraan

1. Cara Memperoleh Kewarganegaraan

Menjadi warga Negara memiliki beberapa syarat, ada 6 syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kewarganegaraan sebagaimana yang ditetapkan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I, yaitu:

         Karena kelahiran.

         Pengangkatan.

         Permohonan.

         Pewarganegaraan.

         Karena atau Akibat dari Perkawinan.

         Karena turut Ayah atau Ibunya.

         Pernyataan

2. Cara Kehilangan Kewarganegaraan

Seorang yang telah menjadi WNI tidaklah bersifat permanen atau tetap, dapat saja sewaktu-waktu kehilangan kewarganegaraan RI. Yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan dapat karena, sebagai berikut (pasal 17 UU No. 62 Tahun 1958).

         Memperoleh kewarganegaraan lain.

         Tidak melepaskan kewarganegaraan lain.

         Diakui oleh orang asing sebagai anaknya.

         Anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya.

         Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Menteri Kehakiman.

         Masuk dinas militer atau dinas negara asing tanpa izin dari Menteri Kehakiman.

         Bersumpah atau berjanji setia kepada negara asing.

         Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan negara asing.

         Mempunyai paspor negara asing.

         Selama 5 tahun berturut-turut tinggal di negara asing dengan tidak menyatakan keinginan tetap menjadi warga negara Indonesia.

C.    Hak dan Kewajiban Warga Negara

1.      Hak-hak Warga Negara

Hak-Hak warga negara yang substansial pada prinsipnya antara lain meliputi:

         Hak untuk memilih/memberikan suara.

         Hak kebebasan berbicara.

         Hak kebebasan pers.

         Hak kebebasan beragama.

         Hak kebebasan bergerak.

         Hak kebebasan berkumpul.

         Hak kebebasan dari perlakuan sewenang-wenag oleh sistem politik dan atau hukum.

2.      Kewajiban Warga Negara

Bentuk tanggungjawab seseorang warga Negara dapat berupa kewajuban:

  Menjunjung tinggi hukum/peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik peraturan pusat maupun daerah, baik hukum privat maupun publik.

  Menjunjung tinggi pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, baik pemerintah pusat maupun daerah.

  Memberikan suara dalam pemilu, meskipun merupakan hak politik tetapi jika dilihat dari kepentingan kelangsungan hidup bernegara menjadi kewajiban politis (demokrasi) bagi setiap warga negara.

  Menjaga dan membela kemerdekaan, nama baik dan kehormatan bangsa dan negara.

  Menuntut pelajaran/ilmu pengetahuan, tanpa kewajiban ini mustahil warga negara yang baik bertanggungjawab dapat dikembangkan.

  Mengembangkan IMTAQ bagi setiap warga negara.

D.    Peran Warga Negara Dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hankam

1.      Peran Warga Negara dalam Kehidupan Politik

Peran warga negara dalam kehidupan berpolitik pada dasarnya dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga negara/pemerintah. Peran warga negara di bidang politik sangat penting, karena dapat untuk mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut merupakan faktor penentu untuk menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis. Peran warga negara di bidang politik dijamin dalam pasal 28 UUD 1945.

a.       Pemerintah yang Baik

Peran warga negara dalam ikut serta mengembangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, pada dasarnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance). Pemerintah yang baik adalah yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari dan bebas dari KKN.

b.      Kepemimpinan yang Berkualitas

Kepemimpinan yang berkualitas akan muncul karena pendidikan, pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya mengarahkan seorang calon pemimpin, demikian menurut teori sosial dan psikologi. Dengan kata lain menurut teori ini pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan (leader are made not born) dan teori keturunan (genesis/heredity theory) serta teori situasional.

c.       Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan suatu pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemikiran. Dengan demikian otonomi daerah merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintah sendiri dalam koridor pusat.

d.      Budaya Demokrasi

Budaya demoksari pada dasarnya berupa nilai-nilai dan perlaku yang menjunjung pengembangan sistem politik demokrasi. Beberapa sikap politik demokratis yang akan menghasilkan perilaku yang demokratis, diantaranya adalah sikap politik: akomodatif, resiprokal dan moderat.

2.   Peran Warga Negara dalam Kehidupan Hukum

Peran warga negara di bidang hukum dapat dipahami dari ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3.      Peran Warga Negara dalam Kehidupan Ekonomi

1. Konsep Demokrasi Ekonomi

Demokrasi Ekonomi adalah cara mengatur perekonomian dimana kesejahteraan seluruh rakyat terjamin, karena kesejahteraan merupakan hak asasi setiap anggota masyarakat. Dalam konsep ekonomi tidak boleh ada kemiskinan dan keterbelakangan, sebaliknya demokrasi ekonomi tidak boleh membiarkan orang atau kelompok mendapat dan menyalahgunakan kesempatan untuk menguasai akumulasi dan konsentrasi sumber daya bagi kepentingan pribadi, untuk hidup kaya raya dan berlimpah-limpah. Keadilan dan pemerataan kesempatan adalah makna dan jiwa demokrasi ekonomi.

2. Ciri khas Ekonomi Liberalis dan Sosialis

Ciri khasnya antara lain terlihat pada prinsip menekankan aktivitas dan kretivitas individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Barat yang mengnggap hakekat manusia adalah memntingkan dirinya sendiri. Begitu pula dengan dasar moral ekonomi liberal (kebebasan)

Sedangkan ekonomi sosialis (komunis) cirikhasnya antara lain terlihat pada memperlakukan manusia dalam masyarakat hanya sebagai obyek dari elit pemerintah yang dianggap sebagai diktator ploretariat.

3. Masalah dan Dimensi Peran Warga Negara dalam Kehidupan Ekonomi

Dimensi peran warga negara dalam kehidupan ekonomi, secara garis besar akan mencangkup segi perencanaan dan pelaksanaan terutama akan berkaitan dengan pembuatan keputusan atau kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan politik ekonomi. Wujud peran warga negara dalam hal ini dapat berupa memberikan masukan (peran aktif) agar politik ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi, sehingga kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan.

4.      Peran Warga Negara dalam Kehidupan Sosial Budaya

Sosial budaya dapat meliputi bidang-bidang sebagai berikut: kesejahteraan social, kesehatan, agama, pendidikan, dan kebudayaan (ilmu pengetahuan dan teknologi masuk unsure kebudayaan).

5.      Peran Warga Negara dalam Kehidupan Hankam

1. Konsep Wujud dan Alasan Pembelaan terhadap Negara

Peran warga negara di bidang hankam pada dasarnya merupakan pembelaan terhadap negara. Konsep pembelaan terhadap negara adalah keikut sertaan dalam upaya pertahanan negara. Upaya pertahanan Negara meliputi: 1) mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, 2) keutuhan wilayah, 3) keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.

Sedangkan wujud pembelaan terhadap negara berupa hak-kewajiban melalui: 1) PKN, 2) pelatihan dasar kemiliteran wajib, 3) pengabdian sebagai prajurit TNI, 4) pengabdian sesuai profesi. Sedangkan alasan mengapa negara perlu dibela oleh warganya dapat dijelaskan dari berbagai pandangan atau perspektif.

2. Sistem Pertahanan Negara

Sistem pertahanan negara adalah system pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Ada dua system pertahanan yang dianut yakni: 1) menghadapi ancaman militer maka TNI sebagai komponen utama. 2) menghadapi ancaman non-militer.

3. Peran Warga Negara di Bidang Pertahanan Negara sebagai Unsur Komponen Pertahanan Negara.

Komponen pertahanan Negara mencanhkup:

1)      Komponen utama: TNI/POLRI/unsure pemerintahan di luar pemerintahan.

2)      Komponen cadangan: warga negara, SDA, SDB, sarana dan prasarana nasional.

3)      Komponen pendukung: warga negara, SDA, SDB, sarana prasarana.

http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/peran-warganegara-dalam-aspek-kehidupan.html#ixzz2uupmLpbi

http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/peran-warganegara-dalam-aspek-kehidupan.html

74. KEPEMIMPINAN ( SITUASIONAL)

1. TEORI CONTIGENSI (CONTIGENSY MODEL)
Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variabel-variabel situasional. Kalau model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987).
Model kepemimpinan Fiedler (1967) disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektifitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan (leadership style) dan kesesuaian situasi (the favourableness of the situation) yang dihadapinya. Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor tersebut yaitu :
a. Hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations)
b. struktur tugas (the task structure)
c. kekuatan posisi (position power)

2. TEORI VROOM DAN YETTON
Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan. Karena keputusan-keputusan yg dilakukan para pemimpin sering kali sangat berdampak kepada para bawahan mereka, maka jelas bahwa komponen utama dari efektifitas pemimpin adalah kemampuan mengambil keputusan yang sangat menentukan keberhasilan yang melaksanakan tugas-tugas pentingnya. Pemimpin yang mampu membuat keputusan dengan baik akan lebih efektif dalam jangka panjang dibanding dengan mereka yang tidak mampu membuat keputusan dengan baik. Dalam mengambil keputusan, bagaimana pemimpin memperlakukan bawahannya.

3. TEORI PATH-GOAL
Model path-goal menjelaskan bagaimana seorang pimpinan dapat memudahkan bawahan melaksanakan tugas dengan menunjukkan bagaimana prestasi mereka dapat digunakan sebagai alat mencapai hasil yang mereka inginkan. Teori Pengharapan (Expectancy Theory) menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku individu dipengaruhi oleh hubungan antara usaha dan prestasi (path-goal) dengan valensi dari hasil (goal attractiveness). Individu akan memperoleh kepuasan dan produktif ketika melihat adanya hubungan kuat antara usaha dan prestasi yang mereka lakukan dengan hasil yang mereka capai dengan nilai tinggi. Model path-goal juga mengatakan bahwa pimpinan yang paling efektif adalah mereka yang membantu bawahan mengikuti cara untuk mencapai hasil yang bernilai tinggi. Model path-goal menganjurkan bahwa kepemimpinan terdiri dari dua fungsi dasar:
1. Fungsi Pertama; adalah memberi kejelasan alur. Maksudnya, seorang pemimpin harus mampu membantu bawahannya dalam memahami bagaimana cara kerja yang diperlukan di dalam menyelesaikan tugasnya.
2. Fungsi Kedua; adalah meningkatkan jumlah hasil (reward) bawahannya dengan memberi dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan pribadi mereka.
Teori Path-Goal, berpendapat bahwa efektifitas pemimpin ditentukan oleh interaksi antara tingkah laku pemimpin dengan karakteristik situasi (House 1971). Menurut House, tingkah laku pemimpin dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok:
a. supportive leadership (menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan dan menciptakan iklim kerja yang bersahabat)
b. directive leadership (mengarahkan bawahan untuk bekerja sesuai dengan peraturan, prosedur dan petunjuk yang ada)
c. participative leadership(konsultasi dengan bawahan dalam pengambilan keputusan)
d. achievement-oriented leadership (menentukan tujuan organisasi yang menantang dan menekankan perlunya kinerja yang memuaskan).

Teori Path-Goal, dua variabel situasi yang sangat menentukan efektifitas pemimpin adalah karakteristik pribadi para bawahan/karyawan dan lingkungan internal organisasi seperti misalnya peraturan dan prosedur yang ada. Walaupun model kepemimpinan kontingensi dianggap lebih sempurna dibandingkan modelmodel sebelumnya dalam memahami aspek kepemimpinan dalam organisasi, namun demikian model ini belum dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara karakteristik pribadi, tingkah laku pemimpin dan variabel situasional.

CONTOH KASUS

Kasus kepemimpinan yang akan saya bahas kali ini adalah studi kasus tentang kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati.

SMI lahir di Bandar Lampung, 26 Agustus 1962. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani ditunjuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 2010, Sri Mulyani menjadi tokoh yang hangat diperbincangkan berkaitan dengan kasus Bank Century. Di tengah penyelidikan kasus tersebut tiba-tiba Bank Dunia menunjuknya sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia. Sri Mulyani menjadi satu-satunya perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang membawahi 70 lebih negara.
SMI berhasil mencatat beberapa prestasi penting di bidang pembangunan ekonomi dan good governance. Salah satunya ialah keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan melalui terbentuknya transparansi dan akuntabilitas di internal departemen, upaya itu sekaligus dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih baik di masa depan. SMI juga berhasil meningkatkan penerimaan negara dari pajak selama kepemimpinannya. Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak menambah jumlah pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan kebijakan sunset policy diyakini juga tidak terlepas dari perannya. Mulai diberikannya insentif fiskal bagi beberapa sektor dan komoditas yang berpotensi ekspor ataupun menyerap tenaga kerja, adalah hasil penting lain yang dihasilkan dalam rangka menjadikan pajak sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. SMI juga berkomitmen dalam upaya pembangunan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dan juga bisa bersikap tegas ketika ada daerah yang terlambat membelanjakan anggaran. Pada 2007, Depkeu mulai menerapkan sanksi pada daerah-daerah yang kurang disiplin dalam mengelola APBD, seperti keterlambatan penetapan APBD ataupun kegagalan dalam mengelola DAK. Kepemimpinan Sri Mulyani tak hanya diakui di tingkat kementerian keuangan yang dipimpinnya dan di tingkat nasional. Sosoknya juga cemerlang di kancah internasional. Pengaruhnya sangat besar dalam sejumlah forum ekonomi baik dengan negara-negara maju maupun sesama negara berkembang, misalnya, dalam forum G-20. Ada beberapa forum dalam lingkup G-20 yang merupakan hasil inisiatif Indonesia dan didorong oleh prakarsa Sri Mulyani, seperti forum Bali Dialogue of Climate Change. Para pegawai yang bekerja bersama SMI menyatakan bahwa dia adalah orang yang tegas dan disiplin, rasional tapi juga tulus. SMI dengan tegas, berani mereformasi seluruh struktur keoorganisasian yang menjadi inti unit kerja di kementerian keuangan dan membuat banyak terobosan dalam kebijakan serta berani mengambil risiko yang tinggi, misalnya keputusan menyelamatkan Bank Century. Sri Mulyani dinilai mampu menggawangi perekonomian Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia hingga mampu melampaui krisis. “Di dalam pengelolaan ekonomi, Indonesia diakui mengalami banyak kemajuan, baik itu ekonomi makro maupun dari sektor riil. Baik dari indikator-indikator yang mudah dilihat maupun yang relative susah dilihat, seperti masalah confident dan persepsi,” kata Sri Mulyani. “Dan diakui, penyumbang terbesar dari kemajuan itu adalah dari Kementerian Keuangan,” tambahnya lagi.
Kalangan ekonom menilai pengunduran diri SMI sebagai Menteri Keuangan menyusul posisi barunya sebagai pejabat tinggi di Bank Dunia merupakan solusi terbaik di tengah tekanan poltik mengenai kasus Bank Century, kerja keras SMI didukung oleh para pegawainya. Dalam kebijakan fiskal di masa kepemimpinannya, di Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi jilid II dengan memperbaiki system data base, dengan melakukan intesifikasi dan ekstensifikasi dengan menggunakan based marking profiling, dan sisi governence tata kelola untuk mengurangi penyelewengan maupun tindakan-tindakan yang tidak baik dari fiskus maupun wajib pajak. Di bidang perbendaharaan, sudah banyak reformasi yang dilakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga akan ada percepatan treasury function, pelayanan yang baik mulai dari penggunaan anggaran, pengelolaannya dan juga reportingnya.
Sri Mulyani adalah seorang pemimpin transformasional dan sekaligus pemimpin transaksional yang berkarakter, dia memegang teguh etika kerjanya dan memiliki integritas yang kuat sehingga terkenal sebagai pemimpin yang bersih dari faktor KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Dia berani mengambil resiko, melawan arus birokrasi yang ada yang sudah berjalan bertahun-tahun dan mengakar dengan kuat dengan cara melakukan pembaharuan dan reformasi proses birokrasi di departemen keuangan dan departemen terkait lainnya, seperti bea cukai, perpajakan, yang terkenal kuat dengan citra KKN. SMI juga menerapkan sistem reward dan punishment untuk memacu proses reformasi birokrasi (misal; menaikkan pendapatan pegawai departemen keuangan tetapi menekankan transparansi dan akuntabilitas pegawai; mendorong setiap daerah agar menerapkan desentralisasi fiskal tetapi juga bersikap tegas ketika ada daerah yang terlambat membelanjakan anggaran). Tidaklah mengherankan bila kemudian dia mendapatkan beberapa penghargaan internasional atas prestasinya memimpin departemen keuangan dan sebagai mentri koordinator perekonomian sebagai mentri keuangan terbaik Asia tahun 2006, dan beberapa penghargaan internasional lainnya yang sangat membanggakan bangsa Indonesia.
SMI menjalankan gaya kepemimpinan yang transaksional dan transformasional pada saat yang bersamaan selama masa kepemimpinannya. Kepemimpinan transaksionalnya terlihat pada saat dia menekankan agar pegawainya bersikap terbuka, akuntabel dan melayani publik dan dia juga memberikan peningkatan remunerasi sebagai imbalannya, sedangkan untuk kepemimpinan transformasionalnya saat dia melakukan pembaharuan dan reformasi birokrasi didepartemen-departemen yang dipimpinnya, dia memberikan contoh tentang apa yang harus dilakukan, dia mendorong agar anak buahnya menjadi lebih baik dan bertransformasi meninggalkan citra yang buruk, dia menginspirasi orang banyak untuk mempertahankan inegritas dan etika yang baik sebagai pejabat publik.SMI juga telah membuktikan bahwa dia mempunyai kualitas-kualitas dan ciri-ciri sebagai pemimpin yang efektif; seperti berintegritas, beretika, mempunyai visi dan misi yang jelas, berani membuat tindakan/keputusan, berani menempuh resiko, memberikan rewards dan punishment, membawa dan melakukan perubahan, memenuhi target yang diharapkan, dan bertanggung-jawab dan akuntabel atas keputusannya, serta masih banyak lagi kualitas lainnya. Dari segi kompetensi inti atau skill, SMI memiliki intelektualitas dan pengalaman dibidang perekonomian dan dunia internasional yang sangat baik bahkan diakui oleh pihak internasional serta memiliki kemampuan konseptual yang baik.

Kesimpulan :
SMI adalah salah satu wanita dengan gaya kepemimpinan yang baik. SMI memiliki integritas dan kualitas yang mampu membawanya hingga ke Bank Dunia. Dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya, SMI mampu menjadi pemimpin yang berkualitas dan juga disegani oleh para bawahannya. SMI memenuhi beberapa teori kepemimpinan yang ada, yaitu :

Trait Theory:
Pemimpin memiliki ciri-ciri kepribadian & karaktek yang berbeda dengan orang kebanyakan.
SMI memiliki karakteristik yang kuat, tegas dan juga kharismatik yang banyak membuat orang lain berdecak kagum melihat berbagai prestasinya di bidang ekonomi.
Situational Theory:
Menurut saya gaya kepemimpian ini termasuk Teori Kepemimpinan Contigensi. Karena, dipengaruhi oleh situasi dimana faktor-faktor tertentu dari situasi menentukan ciri-ciri pemimpin yang sesuai untuk situasi tersebut.
SMI mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang bijak dan cerdas yang membuatnya di segani oleh bawahannnya dan juga tokoh lain di bidang yang sama dengannya.